Bidang Angkutan

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang angkutan meliputi penyelenggaraan angkutan orang, barang dan terminal, serta teknis keselamatan sarana angkutan.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. Menghimpun,      mempelajari      peraturan      perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang angkutan;
  2. Mengoordinasikan   bahan   penyusunan   kebijakan,   pedoman   dan petunjuk teknis bidang angkutan;
  3. Mengoordinasikan tugas di Bidang Angkutan;
  4. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Bidang Angkutan;
  6. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Angkutan;
  7. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
  8. Memberikan pertimbangan teknis perizinan dan memantau atas penyelenggaraan izin usaha angkutan orang, izin usaha angkutan barang, izin trayek, izin operasi, izin insidentil, izin dispensasi  melalui jalan kabupaten;
  9. Memberikan pertimbangan teknis untuk penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
  10. Melaksanakan pengaturan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan terminal penumpang tipe C;
  11. Memberikan pembekalan pengelolaan terminal penumpang tipe C dan terminal barang;
  12. Memberikan pertimbangan teknis atas penyusunan jaringan trayek/ lintas dan penetapan kebutuhan angkutan penumpang umum dan barang;
  13. Memberikan pertimbangan teknis dan memantau atas penetapan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten;
  14. Melaksanakan sosialisasi dibidang angkutan dan jalan;
  15. Melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  16. Memberikan pertimbangan teknis persyaratan yang harus dimiliki setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji;
  17. Memberikan pertimbangan teknis perizinan operasional perbengkelan umum kendaraan bermotor dan karoseri;
  18. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perbengkelan dan teknis konstruksi kendaraan bermotor;
  19. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  20. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
  21. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
  22. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
  23. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
  25. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *