Dasar Hukum Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;  
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
  18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
  20. UU 25 Th 2009 Tentang Pelayanan Publik
  21. PermenpanRB 15 Th 2014 Tentang Pedoman Standar    Pelayanan
  22. PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei  Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  23. PermenpanRB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasiononal
  24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *