Rencana Umum Pengadaan

Pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 bab IV pasal 18 ayat 8 menyatakan bahwa, “Hasil Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)”. Rencana Umum Pengadaan merupakan dasar untuk memulai suatu Pengadaan Barang/Jasa.

Lebih jelasnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Melalui RUP inilah disusun setiap proyek pemerintahan yang semestinya menekankan pada prinsip “kebutuhan”.

Sebelum RUP dilaksanakan, sumber dana untuk rencana pengadaan bersumber dari APBN/APBD sendiri yang berguna menyukseskan pembangunan negara atau daerah di seluruh Indonesia. Atau, dibiayai berdasarkan kerjasama Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) secara pembiayaan bersama.

RUP ini nantinya akan mempengaruhi keputusan kapan akan mulai dilakukan proses lelang (tender) Pengadaan Barang/Jasa. Tujuan dari proses Pengadaan Barang/Jasa sendiri adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional secara merata, adil dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang menjadi indikator keberhasilan pencapaian kebutuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah dengan memperhatikan value for money. Yang dimaksud value for money atau VFM yaitu tidak lagi mengejar persaingan mencari harga termurah. Namun kombinasi antara harga dan kualitas harus seimbang, yangmana harga harus mencerminkan kualitas barang ataupun jasa.

Dan untuk mencapai value for money diharuskan untuk mengadopsi mekanisme pasar, karena pasarlah yang bisa menerjemahkan value for money tersebut.

Merujuk pada Perpres tersebut, Pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas.

Kiranya agar menghindari penyalahgunaan dalam penggunaan dana APBN/APBD serta sesuai dengan salah satu prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa yakni Transparansi.

RUP tersebut mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD.

Selanjutnya, pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang berbasis Website (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

Aplikasi SiRUP ini juga tertuang dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 perihal Pengumuman RUP, berikut poin-poin pada pasal 22 ayat 2 tersebut:

  • Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
  • Pengumuman RUP melalui SiRUP dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
  • Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  • Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan paling kurang berisi: Nama dan alamat PA, Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, perkiraan besaran penggunaan biaya. Nah, aplikasi SiRUP lah yang bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA) ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan RUP-nya.

Demikian sudah jelas bahwa dasar untuk memulai pengadaan barang adalah rencana kerja/perencanaan kebutuhan dan setelah adanya kebutuhan yang telah teridentifikasi, barulah dapat dilaksanakan proses Pengadaan Barang oleh suatu Daerah.

Demikian penjelasan mengenai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Terbaru.

sumber https://www.eproc.id/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *